Pekerja Kata

Sebab kata adalah karya

Kualatnya Foke

Kekalahan Fauzi Bowo (Foke), sang gubernur petahana (incumbent), dalam putaran pertama pemilihan umum kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta (baik versi quick count atau versi penghitungan manual resmi oleh KPUD DKI) dari Joko Widodo (Jokowi) yang notabene walikota Solo, yang bahkan tidak ber-KTP DKI, sedikit banyak, karena kualat kepada kaum miskin kota (dhuafa) dan ummat Islam di Jakarta.

Kenapa?

Ya, bisa dikatakan demikian. Karena jauh sebelum pilkada 2012 berlangsung, Foke sebagai gubernur DKI telah banyak mengeluarkan peraturan kontroversial yang menyengsarakan atau mendiskreditkan kaum dhuafa dan ummat Islam. Salah satunya dengan kebijakannya untuk melarang acara sahur on the road yang rutin dilakukan para aktivis dakwah dan aktivis sosial selama bulan Ramadhan. Menurut Foke, si anak Betawi Menteng keturunan tuan tanah, kegiatan sahur on the road berpotensi menimbulkan konflik.

“Memberikan sumbangan dengan format ini menimbulkan kerawanan. Jadi itu kan kalau ada satu rombongan dengan rombongan lain itu bersinggungan kan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Foke seperti dilansir Detik.com (15 Juli 2011).

Ini sebetulnya langgam yang sama ketika pada Ramadhan tahun 2007 (saat Foke baru menjabat gubernur DKI di periode pertama) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menerbitkan Perda Ketertiban Umum tahun 2007 yang melarang orang memberikan sedekah langsung kepada pengemis dan gelandangan (Hukumonline.com). Perda ini kontroversial karena ditentang berbagai kalangan karena antara lain cacat hukum dan mendidik masyarakat berlaku bakhil atau kikir.

Termasuk dalam deretan peraturan kontroversial lainnya adalah pelarangan takbir keliling, yang menurut Antaranews.com dan Kompas.com, setiap tahun diberlakukan rutin oleh Pemprov DKI baik semenjak Foke masih sebagai wakil gubernur (mendampingi Sutiyoso) maupun hingga berkuasa sekarang ini. Dan kesemua peraturan kontroversial tersebut dibungkus dengan legitimasi dan dalih yang sama yakni “demi ketertiban umum”.

Sekilas memang Pemprov DKI, terutama Foke sebagai sang komandan, tampak berwibawa dan sigap menyelesaikan masalah ketertiban umum ibukota terutama di bulan Ramadhan — yang kerap jadi patokan prestise kinerja pemerintah daerah di mata publik yang mayoritas Muslim — meski sebenarnya mindset atau pola pikir Foke cs dalam hal ini oversimplistis, terlalu menyederhanakan masalah.

Karena, sebagai contoh, pelarangan pemberian sedekah tidak menyentuh akar masalahnya, yakni kemiskinan warga atau urbanisasi yang mendorong arus masuk pengemis dari luar kota atau timbulnya mafia pengemis di ibukota. Masalah ini — yang solusinya adalah pengentasan kemiskinan secara regional dan nasional — semestinya diselesaikan di level makro yakni, menurut berbagai kajian akademik, penunjukan pejabat setingkat menteri untuk mengkoordinasi wilayah ibukota Jakarta dan daerah satelit di sekitarnya (Jabodetabek). Termasuk dalam konteks ini kebijakan pemerintah Pusat untuk memeratakan pembangunan di daerah-daerah yang akan menekan arus urbanisasi ke kota-kota metropolitan termasuk Jakarta sebagai ibukota negara.

Selain itu, khusus untuk pelarangan takbir keliling atau sahur on the road, hal ini ibarat memberikan obat yang salah. Jika sakit kepala kok yang dikasih obat justru kaki? Jika dampak potensi kerusuhan yang dihindari akibat kegiatan takbir keliling atau sahur on the road, kenapa justru kegiatannya yang dilarang dan bukan dampak atau eksesnya yang diminimalkan?

Dalam tamsil, ini ibarat rumah yang kemasukan tikus. Namun langkah penanganannya justru melarang orang memasuki rumah tersebut dan bukan membasmi tikusnya. Ini sama saja piciknya seperti membunuh nyamuk dengan meriam. Padahal cukup dikeplok dengan tangan pun matilah si nyamuk pengganggu.

Lagipula, jika persoalan keamanan yang dikuatirkan, apa kerjanya Satpol PP yang berada di bawah Pemprov DKI? Pada awal 2011, Satpol PP dengan arogannya menggasak para demonstran  — yang mayoritas orang Betawi dhuafa — penentang penggusuran makam Al Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad Husain atau Mbah Priok (yang merupakan makam ulama masyhur Betawi dan salah satu simbol tradisi budaya Islam Betawi) hingga berjatuhan tiga korban tewas. Lakon congkak serupa juga dipertunjukkan Satpol PP saat menggusur pedagang K-5 atau korban penggusuran. Apakah cuma itu kerja mereka?

Dalam konteks sosio-religi, itulah “jasa” Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Foke dalam menghilangkan tradisi budaya khas tahunan yang rutin diadakan masyarakat setiap Ramadhan, sahur on the road. Suatu budaya sedekah atau berbagi (charity) yang bernilai mulia di mata kemanusiaan dan Tuhan. Inilah kehilangan besar bagi khazanah budaya Jakarta, di mana Jakarta telah kehilangan ekspresi budaya khasnya, yang sebenarnya, jika cerdas dikelola, sebagaimana negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia cerdik mengelola budaya lokalnya, akan menjadi obyek wisata tersendiri.

Langkah pelarangan, harus diakui, memang mudah dan cepat. Namun, maaf, tidak cerdas, dan tidak memerlukan otak seorang doktor tatakota lulusan Jerman atau mantan dosen Teknik Mesin UI yang kini menjadi gubernur petahana untuk mengeluarkan kebijakan trivial tersebut. Tapi, apa boleh buat, inilah warisan Orde Baru yang cespleng. Larang dan tindak yang melanggar. Selesai. Ketertiban umum (versi Foke cs) pun tercipta. Tapi apakah sesederhana itu?

Lebih jauh, kebijakan pelarangan tersebut yang secara vulgar dipertontonkan Foke sejatinya hanya memperagakan kelemahan konsep dan ketiadaan wibawa serta otoritasnya untuk mengatasi kompleksitas masalah Jakarta. Jika “sang ahli” — julukan pongah yang diusung Foke sebagai tema utama kampanyenya saat menyisihkan Adang Darajatun yang dijagokan PKS pada pilkada 2007 – sudah sedemikian terang benderang kadar kualitasnya secara kasat mata, lantas sebenarnya apa modal baginya (selain uang dan jaringan birokrasi, tentunya) untuk memenangi hati warga Jakarta pada pilkada 2012?

Sekadar anjuran, sebagai sesama anak Betawi, kepada Bang Foke: Jika wajah ente jelek, jangan cermin yang dibelah. Ibarat pepatah Betawi, jangan ngukur diri pake gedebong (batang) pisang. Kelewat sempit. Gak pas. Gunakanlah ukuran multi-dimensi yang lebih tepat dan komprehensif.

Mumpung jelang Ramadhan, saat pintu taubat terbuka lebar, dan masih ada waktu hingga 20 September (saat putaran kedua dimulai), ambil air wudhu dan tunaikan sholat taubat. Kemudian, ini yang terpenting, cabut segala peraturan pelarangan yang bikin ente kualat, keok digebukin anak Solo. Insya Allah, jika Allah mengizinkan dengan restu kaum dhuafa (yang doanya tak terhijab) dan kalangan akar rumput ummat Islam (habaib dan majelis taklim tradisional), tanpa perlu mengeluarkan puluhan milyar untuk iklan kampanye, ente bisa menang. Asal saat ente berkuasa lagi di periode kedua (2012-2017), jangan ulangi perilaku zalim dan lalim seperti periode sebelumnya.

Jika tidak, dan, ente, Foke alias Fauzi Bowo, tetap dikenal publik sebagai gubernur yang berangasan dan tidak pro dhuafa, mungkin inilah azab Allah kepada warga Jakarta, seperti termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Ad-Dailami bahwa,”Bila masyarakat sudah membenci orang miskin dan menonjol-nonjolkan kehidupan dunia serta rakus dalam mengumpulkan harta maka mereka akan ditimpa empat bencana: zaman yang berat, pemimpin yang lalim, penegak hukum yang berkhianat dan musuh yang mengancam”.

Wallahu a’lam bisshawab.

1 Komentar

    Trackbacks

    1. Mari Sayangi Foke… « Pekerja Kata

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: